Analisis Sistem Penatausahaan Belanja Operasi Pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat

Main Article Content

Dewi Sartika
Fitrah Mulyani
Andre Ilyas

Abstract

ABSTRACT


This study was conducted to analyze how the operating expenditure administration system at the regional financial agency of West Sumatra province was in accordance with the regulation of the Minister of Home Affairs number 77 of 2020. The research method carried out in this study wa a qualitative descriptive study, while the data collection techniques used library research, documentation and interviews. Based on the results of the study, it was found that regional financial agency of the province of West Sumatera has carried out and operating expenditure administration system in accordance with the applicable money regulations. As well as in submitting operating expenses using documents that have been determined, namely a letter of provision of funds, a letter of request for direct payment, a letter of order to pay, and a warrant for disbursmenet of funds.


ABSTRAK


Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Sistem Administrasi Belanja Operasional pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, dokumentasi dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat telah menerapkan Sistem Administrasi Belanja Operasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian pula dalam pengajuan Belanja Operasional menggunakan dokumen yang telah ditentukan yaitu Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS), Surat Perintah Membayar (SPM-LS), dan Surat Perintah untuk Penyaluran Dana (SP2D-LS). 

Article Details

Section
Articles

References

Afifuddin. 2009. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: CV Pustaka Setia
Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi.2013, Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah.Jakarta : Salemba Empat.
Kuncoro, Mudrajad.2007. Metode Kuantitatif: Teori dan Aplikasi Untuk Bisnis dan Ekonomi. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Mahsun, dkk. 2016. Akuntansi Sektor Publik. Edisi Ketiga.Yogyakarta : BPFE
Martani, Dwi, dkk. 2012. Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK. Buku Satu. Jakarta : Salemba Empat.
Muhammad, Nasir. 1999. Metode Penelitian. Jakarta : PT Ghalia Indonesia.
Nikita, dkk. 2016. Sistem dan Prosedur Akuntansi Belanja Langsung pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Sulawesi Utara. Volume 16 No.04 Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi.
Nordiawan, Deddi, dkk. 2012. Akuntansi Pemerintahan. Jakarta : Salemba Empat.
Rasdianto, Erlina. 2013. Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual.Medan : Brama Ardian.
Sugiyono. 2003. “Metode Penelitian Bisnis”. CV Alfabeta, Bandung.
Singgima, Febrian dan Sherly Pinatik.2016. Evaluasi Prosedur Pengeluaran Kas Belanja Langsung pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara.Vol. 4 No. 1.
Pandoh, Fiolita Gabriella. 2016. Evaluasi Sistem Pencatatan Belanja Langsung Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara. Jurnal EMBA. Vol. 4 No. 1 Maret 2016, Hal.1097-1106.
Parayanti, Eni. 2015. Evaluasi Sistem dan prosedur Akuntansi Belanja Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal EMBA. Vol. 3.No. 3 Sept. 2015, Hal.608-618.
Wonggo, Putri Marina, dkk. 2017. Analisis Sistem Penatausahaan Belanja Langsung di Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan (Studi Kasus pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi).Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 12(2).
Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Jakarta.
Republik Indonesia. 2019. Peraturan Menteri Nomor 12. Tahun 2019. Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta.
Republik Indonesia. 2020. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77. 2020. Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun. Jakarta.
Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 71. 2010. Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta.
Tanjung, A.H. 2012. Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual : Pendekatan Teknis Sesuai dengan PP No. 71/2010. Bandung Alfabeta.
Weygandt, Kimmel & Kieso. 2018. Pengantar Akuntansi Berbasis IFRS. Edisi Dua. Jakarta : Salemba Empat.