Mekanisme Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa: Sebuah Tinjauan Hukum
Abstract
Indonesia as a legal state, the implementation of governments is based on the principle of law supremacy, thus e ach deed by the government must be in line with the existing law. This condition gave birth to an antithesis that the government's deeds outside of it can not be authorized, beyond authority, or arbitrary. Problems, in Lord acton terms, known toes Power texs to Corrupt; Absolute Power Corruptsare absoluteely so that without the restriction of power then the direction destined by the government is only a particular interest and certain groups alone. Different conditions with the Government that embrace the system of absolute monarchy, with the inflammatory authority of the unlimited, because the king is the law it self.
References
Budiono, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Kaya Agung, Surabaya, 2005.
Moh. Kusnadi dan Harmaili Ibrahim,
Pengantar Hukum Tata Negara,
PD. Budi Chaniago, Jakarta
Selatan, 1988.
Pipin Syaripin, Pengantar Ilmu Hukum,
CV. Pustaka Setia, Bandung, 1999.
Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani,
Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
S. Soekano dan S. Mamuji, Penelitian
Hukum Normatif Suatu
Tinjauan Singkat, cetakan ke-2, PT.Raja Graf. Persada, Jakarta, 2009.
2.Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa.
Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian
Perangkat Desa sebagaimana
diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015.
Jurnal
Hamid, A, (2017) Implementasi Undang
Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal
24 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Pekik Nyaring Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah, MIMBAR : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik, Vol. 6 (4), 23-27.
Lelisari, dkk, (2020) Peningkatan
Pemahaman Masyarakat Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
melalui Sosialisasi Peraturan
Perundang-Undangan No 6 Tahun
2014, Jurnal JPMB: Jurnal
Pemberdayaan Masyarakat
Berkarakter, Vol. 3 (2), 199-208.
Rohman, A, (2020) Kewenangan Pejabat
Kepala Desa Dalam Mengangkat
Perangkat Desa, Jurnal Syiar
Hukum Jurnal Ilmu Hukum,
Fakultas Hukum Universitas Islam
Bandung, 18 (1), 62 – 82.
Internet
https://kbbi.web.id/nepotisme
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under an Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) that allows others to share — copy and redistribute the material in any medium or format and adapt — remix, transform, and build upon the material for any purpose, even commercially with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.
