Mekanisme Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa: Sebuah Tinjauan Hukum

  • Desi Sommaliagustina Universitas Dharma Andalas
Keywords: Government of Government, Authority, Law and Corruption.

Abstract

Indonesia as a legal state, the implementation of governments is based on the principle of law supremacy, thus e ach deed by the government must be   in line with the existing law. This condition gave birth to an antithesis that the government's deeds outside of it can not be authorized, beyond authority, or arbitrary. Problems, in Lord acton terms, known toes Power texs to Corrupt; Absolute Power Corruptsare absoluteely so that without the restriction of power then the direction destined by the government is only a particular interest and certain groups alone. Different conditions with the Government that embrace the system of absolute monarchy, with the inflammatory authority of the unlimited, because the king is the law it self.

References

1. Buku
Budiono, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Kaya Agung, Surabaya, 2005.
Moh. Kusnadi dan Harmaili Ibrahim,
Pengantar Hukum Tata Negara,
PD. Budi Chaniago, Jakarta
Selatan, 1988.
Pipin Syaripin, Pengantar Ilmu Hukum,
CV. Pustaka Setia, Bandung, 1999.
Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani,
Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
S. Soekano dan S. Mamuji, Penelitian
Hukum Normatif Suatu
Tinjauan Singkat, cetakan ke-2, PT.Raja Graf. Persada, Jakarta, 2009.

2.Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian
Perangkat Desa sebagaimana
diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015.

Jurnal
Hamid, A, (2017) Implementasi Undang
Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal
24 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Pekik Nyaring Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah, MIMBAR : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik, Vol. 6 (4), 23-27.

Lelisari, dkk, (2020) Peningkatan
Pemahaman Masyarakat Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
melalui Sosialisasi Peraturan
Perundang-Undangan No 6 Tahun
2014, Jurnal JPMB: Jurnal
Pemberdayaan Masyarakat
Berkarakter, Vol. 3 (2), 199-208.

Rohman, A, (2020) Kewenangan Pejabat
Kepala Desa Dalam Mengangkat
Perangkat Desa, Jurnal Syiar
Hukum Jurnal Ilmu Hukum,
Fakultas Hukum Universitas Islam
Bandung, 18 (1), 62 – 82.

Internet

https://kbbi.web.id/nepotisme
Published
2022-07-27
How to Cite
Sommaliagustina, D. (2022). Mekanisme Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa: Sebuah Tinjauan Hukum. Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah Sosial Budaya, 1(2), 441-448. https://doi.org/10.47233/jppisb.v1i2.562