Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Transportasi Berbasis Aplikasi Online dan Keterkaitannya dengan UU ITE

  • Mayjoli Suparman Zega Universitas Muhammadiyah Riau
Keywords: Consumerism, UUPK, UU ITE, Perlindungan Konsumen

Abstract

Transportation phenomenon base on application of online this sliver to relate to activity of transportation of which by yuridis refer  Number 22 Year 2009. This clear matter give definition about transportation. But the not give clear picture transportation having the character of attributed to online Information and Transaction Electronic as place of application of online. Government in this case Kementrian Communication study problems which emerge caused by growth of related to technology application of online.  regulation which  its target to make clear picture about transportation base on the the application as well as giving umbrella and rules punish to transportation base on this application by Regulation Of Kementrian Communication of Number 32 Year 2016 about Penyelenggraaan of[is Transportation Of People With  Motor Vehicle not In Route, controversy which emerge in transportation case base on application of online with Minister of Communication Republic Of Indonesia represent real evidence by making regulation coming from Kementrian Communication.

Abstrak

Fenomena transportasi berbasis aplikasi online ini erat berhubungan dengan kegiatan pengangkutan yang secara yuridis merujuk pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009. Hal ini jelas memberikan definisi tentang pengangkutan. Namun undang-undang tersebut tidak memberikan gambaran yang jelas mengenai transportasi yang bersifat online yang dihubungkan dengan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai wadah aplikasi online tersebut. Pemerintah dalam hal ini Kementrian Perhubungan membahas suatu permasalahan yang muncul karena adanya perkembangan teknologi yang dikaitkan dengan aplikasi online. Suatu peraturan yang tujuannya untuk membuat gambaran yang jelas tentang transportasi berbasis aplikasi tersebut dan juga memberikan ketentuan-ketentuan dan payung hukum terhadap transportasi berbasis aplikasi ini dengan mengeluarkan Peraturan Kementrian Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggraaan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, kontroversi yang muncul dalam kasus transportasi berbasis aplikasi online dengan Menteri Perhubungan Republik Indonesia merupakan bukti nyata dengan membuat suatu peraturan yang berasal dari Kementrian Perhubungan.


Published
2022-07-26